UU REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1998

UU REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM I. BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM a. Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan : Unjuk Rasa / Demontrasi Pawai Rapat Umum Mimbar bebas Penyampaian Pendapat dimuka umum dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali : 1. Dilingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instansi Militer, rumah sakit,     pelabuan Udara / laut, stasiun kereta api, terminan angkutan darat dan objek-objek     pital Nasional. 2. Pada hari besar Nasional c. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum dilarang membawa benda-benda        yang membahayakan keselamatan umum. d. Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri     disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok     selambat-lambatnya 3 x 24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan     dimulai telah diterima oleh Polri. e. Surat pemberitahuan memuat : 1. Maksud dan tujuan 2. Tempat, lokasi dan route 3. Waktu dan lama 4. Bentuk 5. Penanggung jawab 6. Nama dan alamat organisai, kelompok atau perorangan 7. Alat peraga yang digunakan 8. Jumlah peserta f.  Penanggung jawab wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara     aman tertib dan damai serta setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk     rasa atau demontrasi dan pawai harus ada 1 ( satu ) orang sampai dengan     5 ( lima ) orang penaggung jawab g. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis     dan langsung pada penanggung jawab kepada Polri selambat – lambatnya     24 ( dua puluh empat ) jam sebelum dimulai pelaksanaan.