PERATURAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT NO. POL: 05 TAHUN 2008
PERATURAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT NO. POL: 05 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PERIJINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT

I. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN IJIN


Bentuk kegiatan

  • Pesta berupa festival, bazar, konser, dan lain sebagainya.
  • Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, festival, bazaar, pertunjukan ketangkasan, permainan ketangkasan, atau atraksi dan lain sebagainya.
  • Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, atraksi, arak arakan dan lain sebagainya.

II. TATA CARA PENGAJUAN


Permohonan ijin secara tertulis diajukan langsung oleh penyelenggara atau penanggung jawab
atau yang mewakili atau event organizer yang dilengkapi dengan surat kuasa yang sah ditiujukan
kepada Kapolres Up Kasat Intelkam Untuk tingkat Kabupaten dan kepada Kapolsek Untuk tingkat
Kecamatan.

Permohonan ijin di tanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi atau badan hukum atau instansi
yang berhak sesuai AD / ART organisasi yang bersangkutan.

Surat permohonan ijin di lampiri dengan :

1. Fotocopy KTP
2. Proposal kegiatan
3. Surat pernyataan bermaterai yang cukup dari penyelenggara
4. Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan
5. Surat rekomendasi dari intern Polri
6. Surat rekomendasi dari instansi terkait.
 
Surat permohonan ijin yang diajukan kurang dari 7 ( tujuh ) hari sebelum penyelenggaraan
kegiatan dimaksud dapat di tolak oleh pejabat Polri yang berwenang.

III. KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PEMBERITAHUAN


Bentuk kegiatan

Rapat, Sidang, Muktamar, Kongres, Seresehan, Temu kader, Seminar, Diskusi panel, Dialog
interaktif dan lain sejenisnya.Penyuluhan, pendidikan dan latihan ( Diklat ), Outbond ( latihan lapangan ) dan lain sejenisnya.

IV. TATA CARA PENGAJUAN


Surat pemberitahuan secara tertulis diajukan langsung oleh penyelenggara atau penanggung
jawab atau yang mewakili atau event organizer yang dilengkapi dengan surat kuasa yang
sah ditiujukan kepada Kapolres Up Kasat Intelkam Untuk tingkat Kabupaten dan kepada
Kapolsek Untuk tingkat Kecamatan.

a. Surat pemberitahuan di tanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi atau
    badan hukum atau instansi yang berhak sesuai AD / ART organisasi yang bersangkutan

b. Surat Pemberitahuan dilampiri dengan :

1. Fotocopy KTP
2. Proposal kegiatan
3. Surat pernyataan bermaterai yang cukup dari penyelenggara
4. Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan

c. Surat pemberitahuan yang diajukan kurang dari 7 ( tujuh ) hari sebelum
    penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat di tolak oleh pejabat Polri yang berwenang.